Kementerian Keuangan Buka Lowongan 597 Formasi CPNS 2018

Kementerian Keuangan Membuka Lowongan 597 Susunan CPNS 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan buka penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2018 sekitar 597 susunan. Susunan CPNS ini untuk penerimaan umum non Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Info wartawan tercatat Biro Komunikasi serta Service Info Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penerimaan pegawai baru ini dikerjakan untuk mengubah 8.215 pegawai yang akan pensiun di 2018-2022. Susunan untuk 597 CPNS ini ditawarkan buat 217 orang Diploma Umum (D3), 376 orang Sarjana (S1) serta empat orang Magister (S2).

Dari jumlahnya itu, alokasi untuk lulusan paling baik atau cumlaude sampai 38 orang atau meliputi 10 % dari tahap S1, penyandang disabilitas sekitar 12 orang atau meliputi dua % dari keseluruhan CPNS, putra serta putri Papua serta Papua Barat lima orang serta umum 321 orang.

Untuk penyandang disabilitas tidak didistribusikan buat unit Direktorat Jenderal Bea serta Cukai, sedang untuk putra serta putri Papua serta Papua Barat akan diletakkan buat unit yang mempunyai lembaga vertikal di Papua. Susunan pegawai baru ini diantaranya akan diletakkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sekitar 313 orang, Direktorat Jenderal Daftar 127 orang serta Sekretariat Jenderal 64 orang.

Diluar itu, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai sediakan lowongan untuk 28 orang, Tubuh Pendidikan serta Kursus Keuangan 21 orang, Direktorat Jenderal Budget 15 orang serta Tubuh Kebijaksanaan Fiskal 13 orang. Diluar itu, Direktorat Jenderal Pajak sembilan orang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan empat orang serta Direktorat Jenderal Pengendalian Pembiayaan serta Efek tiga orang.

Agar bisa jadi pegawai Kementerian Keuangan, WNI yang penuhi ketentuan bisa mendaftarkan dengan online lewat sscn.bkn.go.id mulai 26 September sampai 10 Oktober 2018. Informasi sah tentang pendaftaran CPNS ini bisa disaksikan lewat situs sah Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id serta rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Semua proses rekrutmen CPNS di Kementerian Keuangan ini didasarkan pada prinsip transparan, netral, bersaing, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak diambil ongkos, hingga pendaftar disuruh untuk ikuti semua proses. Karena itu, kelulusan pada tiap tingkatan tes, yang terbagi dalam seleksi administrasi, seleksi kompetensi fundamen serta tes kompetensi bagian, dipastikan oleh potensi serta kompetensi pelamar.

ANTARA

"

Kementerian Mulai Bahas Pengangkatan Guru Honorer PPPK

Kementerian Mulai Ulas Pengangkatan Guru Honorer PPPK

TEMPO.CO. Jakarta - Mulai malam ini, Rabu, 14 November 2018, petinggi di Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Pemanfaatan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, serta perwakilan pemda mulai mengulas nasib beberapa guru honorer kelompok II.

BACA: Ini Berita Paling baru Gagasan Penerimaan Guru Honorer Melalui Jalan PPPK

Beberapa rumor akan diulas, dari persiapan pengangkatan guru honorer melalui jalan Pegawai Pemerintah Dengan Kesepakatan Kerja atau PPPK, sampai validasi data keperluan guru di tiap wilayah. ""Kami ingin duduk saling,"" kata Direktur Jenderal Guru serta Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, Supriano waktu dihubungi di Jakarta.

Perbincangan dikerjakan mengejar Ketentuan Pemerintah mengenai PPPK yang akan selekasnya keluar. Minggu lalu, Kamis, 8 November 2018, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan ketentuan ini akan selekasnya ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi. ""Itu formula yang telah di setujui dalam ratas atau rapat terbatas,"" katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

BACA: Bila Honorer Jadi CPNS, Pemerintah Rogoh Rp 36 Triliun per Tahun

Semenjak beberapa waktu paling akhir, rumor pengangkatan guru honorer ini terus berguling serta memetik masalah. Sekarang, ada 1,53 juta guru honorer di sekolah negeri serta sekolah swasta di semua Indonesia, dari keseluruhan 3 juta guru di semua Indonesia. Tetapi dari 1,53 juta itu, cuma 13.300 orang atau 0,8 % saja yang berusia 35 tahun ke bawah serta dapat ikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2018.

Berikut yang membuat beberapa guru di beberapa wilayah protes, khususnya guru honorer kelompok II. Karena, sejumlah besar dari mereka sudah berumur di atas 35 tahun, tetapi sudah mengabdi beberapa puluh tahun lamanya. Kelompok II ialah status buat guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 serta tetapi belum segera diangkat jadi guru masih dengan status PNS. Mereka digaji dari budget Pertolongan Operasional Sekolah atau BOS, bukan melalui APBN atau APBD.

Puncaknya pada 30 Oktober 2018 waktu beberapa ratus guru honorer lancarkan protes serta sampai tidur di aspal di di muka istana negara. Tidak ada hasil yang didapatkan sebab tidak satupun menteri yang menjumpai mereka. Beberapa waktu sesudahnya, beberapa wartawan minta respon Presiden Joko Widodo tetapi nihil. ""Bertanya masalah acara ini saja,"" katanya dalam acara Sains Expo di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis, 1 November 2018.

Walaupun demikian, pola pengangkatan guru honorer PPPK ini tidak automatis mengakhiri permasalahan. Karena, kemampuan yang dapat ditampung melalui PPPK ini direncanakan tidak mampu memuat 1 juta lebih guru honorer di atas umur 35 tahun. Tetapi bagaimana juga, kata Supriano, pemerintah harus tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Perangkat Sipil Negara. Dalam Klausal 94 disebut jika pengaturan keperluan jumlahnya PPPK masih berdasar prioritas keperluan.

Permasalahan lainada sebab pola upah belum segera dipastikan. Berlainan dengan guru masih dengan status PNS, guru honorer PPPK digaji melalui APBD, bukan APBN. Hingga, belum pasti semua wilayah mampu serta bersedia menggaji mereka. Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara atau BKN Mohammad Ridwan menyebutkan permasalahan ini masih juga dalam bahasan. ""Constraint-nya ialah potensi negara untuk menggaji,"" katanya waktu dihubungi pada hari yang sama.

Diluar itu, beberapa guru honorer PPPK kelakmembayar pungutan dari upah mereka sendiri untuk keperluan pensiun. Mereka tidak mendapatkan alokasi dana pensiun dari APBN seperti guru masih dengan status PNS. Tetapi Ridwan menyebutkan, PT Tabungan serta Asuransi Pensiun atau PT Taspen telah bersedia memuat pungutan ini. Alternatif lain, guru honorer dapat cari instansi Dana Pensiun Instansi Keuangan (DPLK) sendiri.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriawan Halim minta beberapa guru honorer yang berumur di atas 35 tahun diberi paket yang lebih waktu ikuti seleksi PPPK kelak. Tidak itu saja, perlakuan ini diharapkannya dapat juga diberi pada guru honorer dibawah umur 35 tahun yang tidak berhasil selamat CPNS 2018. ""Sampai sekarang, ketentuan teknisnya memang belumlah ada,"" katanya di Jakarta, 11 Oktober 2018.

AHMAD FAIZ ABDUL SANI

" z

KAI Pastikan Agen Tiket Kereta Berbadan Hukum

KAI Yakinkan Agen Ticket Kereta Memiliki badan Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (persero) menguatkan mengantisipasi praktik percaloan ticket kereta api mendekati waktu mudik Lebaran tahun ini. Tidak hanya memaksimalkan skema penjualan ticket dengan online, KAI mempererat penyelamatan di stasiun serta loket.

Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales PT KAI, Mukti Jauhari, menjelaskan faksinya menihilkan kerjasama type Business to Konsumen (B to C) dalam penjualan ticket angkutan lebaran. Skema B to C, menurutnya, sering menimbulkan calo sebab pendaftar perseorangan masih diperbolehkan.

""Saat ini kami ada 28 agen, telah memiliki badan hukum semua. Kita telah tidak B to C ke agen kecil, semua B to B,"" tutur Mukti di kantornya, Senin 12 Maret 2018.

Mukti tidak merincikan agen yang diikutsertakan KAI dalam penjualan ticket kereta di waktu mudik kesempatan ini. Tetapi, ia jamin penjualan dapat lebih transparan jika diatasi agen sah. ""Kami B to C cuma diawalnya dahulu, waktu sedang penetrasi pasar. Lalu dikasih fee (biaya), mungkin ada agen kurang senang, hingga demikian (jadi calo).""

Ia optimistis pembelian lewat online lebih disukai. Ditambah lagi, KAI tengah menggenjot kemampuan internet di situs resminya untuk kelancaran akses pemesanan ticket mendekati waktu Lebaran 2018. Kemampuan bandwith (jalan transfer data) sebesar 150 Megabit wartawan second (MBps) akan dinaikkan sampai 400 MBps. Skema penyelamatan alias firewall di server penjual ticket kereta juga diperbarui.

Menurut Mukti, percaloan diminimalkan dengan skema pengisian jati diri waktu pemesanan ticket. Calo, katanya, tidak dapat beli dengan online dalam jumlahnya besar untuk di jual lagi.

""Di aplikasi kami, KAI Access contohnya, setiap book (pesan) serta bayar harus ada data jati diri. Jika ingin diganti-ganti, ya pemesanan jadi gagal dong,"" katanya.

Meskipun begitu, KAI tidak jamin percaloan hilang seutuhnya. Executive Vice Presiden PT KAI Wilayah Operasi 1 Jakarta, Dadan Rusdiansyah, mengaku cukup banyak penumpang yang masih termakan strategi layanan jual ticket dengan manual.

""Ada customer yang susah terlepas dari skema konvesional alias ke loket, yang tidak mempunyai aplikasi hp, atau yang sedang terburu-buru waktu melancong,"" katanya pada Tempo.

Oleh karena itu, KAI akan tempatkan 1.339 petugas keamanan internal di kereta atau di stasiun. Jumlahnya itu belum terhitung tenaga external dari TNI serta kepolisian di waktu mudik Lebaran. ""Itu terbuka, tetapi ada pula penyelamatan tertutup yang memiliki bentuk seperti intelejen, diam-diam memonitor (calo). Dapat tangkap dalam tempat.""

Direktur Operasi PT KAI, Slamet Suseno Priyanto, menjelaskan faksinya memutuskan waktu angkutan Lebaran sepanjang 22 hari, yakni pada 5 -26 Juni 2018. Proses pemesanan ticket juga diawali pada 7 - 24 Maret ini. ""Calon penumpang bisa pesan mulai H-90 keberangkatan. Pucuk arus mudiknya direncanakan mulai 13 Juni kelak,"" kata Slamet.

Mengenai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyerahkan pengawasan praktik percaloan ticket kereta api pada penyuplai angkutan, yaitu KAI. ""Percaloan diprediksi operator. Kementerian konsentrasi ke segi keselamatan,"" sebut jubir Ditjen Perkeretaapian, Joice Hutajulu.

YOHANES PASKALIS PAE DALE | LANI DIANA

"